Bimtek/Diklat Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah Humas Pemerintahan merupakan bagian yang sangat penting dalam pemerintahan dalam menyelenggarakan good government dan good governance. karena itu forum kehumasan sangat diperlukan karena merupakan jembatan untuk menyatukaan semua kehumasan di pemerintahan. Agar kehumasan pemerintahan tidak jalan masing-masing namun diperlukan sinergi di dalamnya maka tercapai transparasi penyelenggaraan pemerintahan yg efisien […]
Bimtek/Diklat Kebijakan Kehumasan dan Keprotokolan Humas atau hubungan masyarakat adalah usaha organisasi atau individu untuk memperoleh kerjasama dari sekelompok org.selain itu humas yang termasuk sebuah organisasi atau individual yang mendapatkan eksposur ke khalayak mereka menggunakan topik kepentingan publik dan berita yang tidak memerlukan pembayaran langsung, karena tujuan dari humas oleh perusahaan sering untuk membujuk masyarakat, investor, […]
Bimtek dan Diklat Manajemen Pengelolaan Arsip Dalam era globalisasi ini, yng ditandai oleh iklim yang sangat kompetitif, ketersediaan informasi yang tepat waktu dan akurat sangat dibutuhkan oleh perusahaan maupun organisasi dalam menunjang kegiatan usaha. manajemen informusi mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh instansi pemerintah maupun swasta. Salah satu sumber informasi adalah dalam bentuk arsip. […]
Bimtek/Diklat Tata Naskah Dinas Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan tata naskah dinas. media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Instansi Pemerintah.telah menyediakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman di bidang […]
Bimtek/Diklat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Dalam Bab IX UU Nomor 17 Tahun 2004 mengenai keuangan negara and Bab XI Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. Lain dalam Bab V Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemerikasaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. selain itu adapun ketentuan mengenai […]
Bimtek/Diklat Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Menyatakain bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). […]
Bimtek/Diklat Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan utang negara atau pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah No. 02 […]
Bimtek/Diklat Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah Neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan/bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akountansi, yg dimana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan atau entitas bisnis tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Neraca Awal merupakan titik tolak untuk memulai pencatatan […]
Bimtek dan Diklat Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Dana Kapitasi JKN adalah dana yg dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Sumber dana kapitasi jkn berasal dari pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu demi […]
Bimtek/Diklat Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaanya. Definisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah standar professional yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang digunakan oleh akuntan dalam melakukan pemeriksaan atas entitas Pemerintah yang mengelola keuangan negara. Oleh karena itu standar ini merupakan standar professional yang digunakan untuk memperoleh mutu […]