Dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan PP Pengganti Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 2 ayat (8) Perppu ini. Atas dasar pertimbangan tersebut dan mengingat adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera memberikan akses […]
Tempat Pelatihan Bimtek dan Diklat Semester II Bulan Juli s.d Desember Hotel Ibis Style Jakarta Hotel Pesonna Malioboro Jogjakarta Hotel Pacific Palace Batam Hotel Eden Kuta Bali Hotel Cemerlang Bandung Hotel Losari Beach Makassar Hotel Quest Surabaya Hotel Bintang Sengigi Lombok [table id=18 Kami Yayasan Manajemen Training Center Indonesia ( MTC Indonesia ) akan menyelenggarakan […]
Informasi Jadwal Diklat/Bimtek kami sampaikan dalam bentuk undangan bimtek, undangan diklat, atau undangan sosialisasi yang ditujukan ke Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait. Diklat/bimtek yang kami selenggarakan untuk memantapkan pemahaman kepada para peserta. Kami selaku penyelenggara akan mengadakan kegiatan bimtek/diklat dengan jadwal terlengkap dan kami sertakan lampiran materi sesuai kebutuhanpara peserta. Jadwal Diklat/Bimtek Berikut kami informasikan pilihan […]
Diklat Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan ( PBB ) Perkotaan dan Perdesaan – Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Puska Pemda memandang penting pendidikan dan pelatihan, maupun bimbinngan teknis bidang perpajakan. Dalam waktu dekat ini Puska Pemda akan menyelengkaran diklat perpajakan dengan materi Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak […]
Diklat Definisi dan Pengertian Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yg dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai […]
Bimtek Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Elektronik SPT Bagi Instansi Pemerintah Tentunya calon peserta bimtek perpajakan sudah mengetahui apa e-SPT itu? Bagaimana cara pengisian dan pelaporannya, namun kerap kali terjadi kesalahan karena sebagian orang belum mengetahui tata cara pengisian dan pelaporan elektronik SPT itu sendiri. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan telah membuat aplikasi elektronik SPT […]
Bimtek Perpajakan Berbasis Elektronik Bendahara Pemerintah Tahun 2016 merupakan tahun penyetoran dan pelaporan berbasis elektronik, seperti diwajibkannya penyetoran pajak secara elektronik (sistem pembayaran) terkait berlakunya MPN G2. Karena itu sangat penting bagi Bendahara Pemerintah untuk memahami sistem pembayaran jilid II yang diberlakukan DJP mengingat penyetoran manual akan segera ditutup. Tugas terakhir Bendahara Pemerinth setelah menyetor […]
Bimtek Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah Perpajakan berasal dari kata pajak. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan Undang–Undang (karena itu bisa dipaksakan) dgn tiada mendapat balas jasa secara langsung. Ini ada beberapa materi pajak yang akan diterbitkan untuk calon peserta bimtek pajak, contohnya untuk artikel ini adalah materi mengenai Bimtek Perpajakan Bendahara […]
Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah otonom (daerah) yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dgn tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas […]
Diklat Pedoman Pemungutan PPh Pasal 22 bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN Berdasarkan UU pajak penghasilan pasal 22 No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berhubungan dengan kegiatan perdagangan barang. Umumnya PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangn barang yang dianggap menguntungkan […]