Diklat Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Sebelum berlakunya sistem anggaran berbasis kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititik beratkan pada kebutuhan untuk pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa […]
Diklat Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan Analisis beban kerja dan Analisis jabatan digunakan untuk proses pendayagunaan pegawai. Perusahaan yang berhasil menerapkan uraian jabatan dan jenjang jabatan di dalam organisasinya akan memperoleh keuntungan di dalam proses pendayagunaan dan pemberdayaan pegawai. Analisis jabatan nantinya diaplikasikan untuk menyusun uraian jabatan yang diperlukan bagi penempatan dan pembinaan pegawai. […]
Diklat Akuntansi Keuangan Daerah Untuk melakukan penyusunan laporan keuangan, Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yg mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai entitas pelaporan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi.Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses […]
Diklat Penatausahaan Pengeluaran Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD tersebut disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dgn pembahasan DPA-SKPD. Setelah DPA-SKPD ditetapkan, PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk […]
Diklat Penatausahaan Penerimaan Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang akan ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor tersebut dilakukan dengan cara : Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga […]
Diklat Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Semua penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.Untuk pencairan dana cadangan, pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah […]
Diklat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yg telah ditetapkan dalam APBD. […]
Diklat Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yg ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling […]
DIKLAT PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PADA BENDAHARA PENERIMAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA) – Pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yg mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk penatausahaan keuangan daerah diatur oleh Peraturan Menteri […]
Diklat Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelayanan Publik Sebagai konsumen masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang berkualitas dari aparatur pemerintah (UU No. 25 tentang Pelayanan Publik dan KepMenPan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Namun demikian dalam prakteknya masih sering ditemui perilaku aparatur pemerintah yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yaitu tidak melayani […]