Diklat/Bimtek Rencana Kinerja Tahunan Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, di mana salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yg selanjutnya dijabarkan dalam Rencana […]
Diklat Dana Tugas Perbantuan Penyelenggaraan pemerintah di Indonesia terdapat 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang atau urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tugas Pembantuan adalah penugasan-penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau […]
Diklat Penyusunan Anggran Pendekatan Sistem Perencanaan, Program dan Anggaran Terpadu PPBS dikembangkan untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap sistem penganggaran tradisional dan penganggaran berbasis kinerja.Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini.Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah:a. Cenderung sentralistis, b. Bersifat spesifikasi, c. Tahunand. Menggunakan prinsip anggaran brutoPenekanan dan […]
Diklat Pertanggunjawaban Penggunaan Dana Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK‐SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bimtek Pertanggungjawaban […]
Diklat Pertanggungjawaban Keuangan Daerah UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut, baik Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur/Bupati /Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (Bulan […]
Diklat Asas dan Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ada baiknya kita mempelajari asas-asas pengelolaan barang milik daerah. Bimtek Asas […]
Diklat Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD). Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang. Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.Dengan demikian, ketentuan ini telah menetapkan pejabat penatausahaan barang milik daerah […]
Diklat Pedoman Pengelolaan Barang Miilk Daerah Sebagaimana di ketahui bersama bahwa tahun 2016 pemerintah baru saja mengeluarkan dan mengesahkan PERMENDAGERI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, di mana sebelumnya mengeluarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan penyempurnaannya serta keputusan terkait lainnya di bidang pengelolaan […]
Diklat Manajemen Aset Daerah Melalui Pengamanan Barang Milik Daerah Manajemen pengelolaan aset daerah merupakan suatu proses yang berarti mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: […]
Diklat Strategi Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara telah memunculkan optimisme baru, best practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset negara yang professional dan moderen dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan […]