Diklat Penyimpan Barang dan Hibah Bansos Barang Yang Harus dianggarkan dari APBD Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.di dalam penganggaran APBD di pemerintah daerah dijelaskan bahwa program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap […]
Diklat Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pembinaan dan Pengawasan PKL Penelitian ini mengkaji tentang”Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan-Pembinaan dan Pengawasan PKL.Pada prakteknya mengenai kebebradaan pedagang kaki lima yang semkin marak di Jalan, keberadaannya sangat mengganggu masyarakat baik pengendara kendaraan maupun pejalan kaki karena menempati trotoar,bahu jalan bahkan sebagian badan […]
Diklat Analisa Pengembangan Pariwisata Menurut para ahli bahasa, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri atas dua suku kata, yaitu pari dan wisatawan. Pari berarti seluruh, semua dan penuh. Wisata berarti perjalanan. Dengan demikian pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan penuh, yaitu berangkat dari suatu tempat, menuju dan singgah, di suatu di beberapa tempat, dan […]
Diklat Fungsi dan Tugas Pokok Puskesmas Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.Puskesmas memiliki satuan penunjang di antaranya adalah puskesmas pembantu dan puskesmas keliling, puskesmas pembantu yaitu […]
Diklat Standar Akreditasi Puskesmas Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional, tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajad kesehatan masyarakat yang optimals. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan berbagai […]
Diklat Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut: 1.Laporan Realisasi Anggaran, 2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3.Laporan Operasional, 4.Laporan Perubahan […]
Diklat Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Basis Akrual adalah “penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya”, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (Cash Basis).dan ada dua metode pencatatan akuntansi, berbasis kas dan berbasis akrual. Akuntansi berbasis kas berarti hanya mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi kas. Akuntansi berbasis akrual […]
Diklat Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningaktkan Efektivitas Pengelolaan APBD Dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahdiatur mengenai pelaksanaan pemungutan, penerimaan-penerimaan daerah, serta pelaksanaan penyaluran pengeluaran daerah yang biasa disebut pengurusan APBD. Pelaksanaan APBD menganut sistem pengurusan yg dapat dibedakan atas dua bentuk pengurusan sebagai berikut: Pengurusan Administrasi yaitu wewenang untuk mengadakan tindakan-tindakan dalam […]
Diklat Fungsi Manajemen Keuangan Daerah Sejak era reformasi tahun 1998 paradigma pembangunan di Indonesia telah bergeser dari model pembangunan yang sentralistik menjadi desentralistik. Pembagian kewenangan menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun daerah yang dikenal dengan istilah kebijakan ‘’Otonomi Daerah.’’ Hal tersebut ditandai dengan adanya Undang Undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan […]
Diklat Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola di dalam APBD Penerimaan […]