Bimtek/ Diklat Analisis Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Seiring makin kokohnya desentralissasi dan otonomi daerah maka diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatn kapasitas di daerah adlah pengembangan sumber daya manusia atau diklat/bimtek bagi pejabat strukturale di daerah. karena itu suatu analisis jabatan atau analisis pekerjaan sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai […]
Bimtek/ Diklat Analisis Beban Kerja (ABK) Analisis Beban Kerja (ABK) adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitase dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. ABK sendiri merupakan langkah pertama dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur.karena tanpa adanya mapping awal kebutuhan pegawai pada suatu organisosi dalam upaya pengembangan SDM aparatur […]
Bimtek/ Diklat Administrasi Perkantoran Definisi menurut para ahli bahwa administrasi perkantoran merupakan cabang ilmu manajemen yang berbicara pada pelaksanaan pekerjaan dalam perkantoran secara efisien maksudnya dimana dan kapan pekerja itu harus dilakukan/dikerjakan. menurut Mills (2001:4) adalah bagian dari proses management yang berhubungan dengan institusi dan pelaksanan prosedur yang digunakn untuk menentukan dan mengkomunikasikan program dan perkembangan kegiatan diatur/dicek […]
Bimtek/ Diklat Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertibn dokumen dan data kependudukan, yang melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk lalu pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. sementara Pencatatan Sipil adalah pencatatn peristiwa penting yg dialami oleh seseorang dalam daftar pencatatan sipil […]
Bimtek/ Diklat tentang Tanggungjawab Camat/Lurah/Kades Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 dan Permendagri No. 54 Tahun 2011 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat […]
Bimtek/ Diklat Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yng mana pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Proses penatausahaan dimulai dari membuat laporan pertanggungjawabn realisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan kekayaan milik desa, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang […]
Bimtek/ Diklat Sistem Pembangunan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 Thn. selanjutnya daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah desa kepada […]
Bimtek/ Diklat Peningkatan Kinerja serta Tugas Camat Lurah Kades dan Sekretaris Desa Sebagai miniatur Negara Indonesia, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengn pemegang kekuasaan (perangkat desa). para perangkt desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan. Adapun tugasnya yaitu menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program – […]
Bimtek/ Diklat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan Perangkat Desa/ Kelurahan wajib melakukan transparasi penggunan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kerja, kewajiban tersebut menyusul bakal adanya gelontoran dana besar dari pemerintah pusat pasca disahkannya Undang-Undang tentang Desa. karena saat ini kelemahan pihak pemerintah desa adalah pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawabn keuangan desa yang masih lemah. […]
Bimtek/ Diklat Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten dan Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten dan Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan […]