Tag: sakip

BIMTEK/DIKLAT PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Bimtek/Diklat Perancangan Peraturan Perundang Undangan (Legal Drafting) Perancangan peraturan perundang-undangan yaitu proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yg dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahaan, pengundangan lalu penyebarluasan. Selanjutnya peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai jenis yang sekaligus membentuk hirarki peraturan perundang-undangan.Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, perundangan-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma […]

BIMTEK/DIKLAT PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Bimtek/Diklat Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Rencana Strategis atau disingkat Renstra merupakan media akuntabilitass yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Selain itu Renstra juga merupakan pedoman yang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya Instansi Pemerinth yang efficient, effective, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya.Perancanaan strategis adalah proses yg dilakukan suatu organisasi/perusahaan […]

BIMTEK/DIKLAT OPTIMALISASI TUPOKSI DPRD

Bimtek/Diklat Optimalisasi Tupoksi DPRD Pemerintahan daerah di era otonomi daerah dihadapkn pada berbagai tekanan dan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi, karena berbicara tentang pemerintahan daerah tidak terlepas dari salah satu unsur penting didalamnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD merupakan lembaga pemerintahn daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra pemeriintah daerah. Selanjutnya […]

BIMTEK/DIKLAT PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Bimtek/Diklat Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Program Legislasi Daerah Pengertian produk hukum daerah adalah produk–produk hukum yang dihasilkan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota. Selanjutnya produk hukum dibagi menjadi dua menurut sifatnya, yaitu produk hukum yg bersifat pengaturan dan produk hukum yang bersifat penetapan. Sementara, program legislasi daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan […]

BIMTEK/DIKLAT PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN RENJA SKPD

Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD Renja SKPD yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, programe lalu kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yng ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu Rencana Kerja SKPD disusun oleh masing-masing SKPD […]

BIMTEK/DIKLAT MEMBANGUN SINERGI PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Bimtek/Diklat Membangun Sinergi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dinegara. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah tidak bisa lagi hanya berfokus pada seberapa besar anggaran yang diserap namun harus berorientasi […]

BIMTEK/DIKLAT HARMONISASI ANTAR BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bimtek/Diklat Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dimaksudkn untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten maupun Kota. Namun pada esensinya kemandirian Daerah harus dimulai dari level pemerintahan […]