Kategori: Bimtek/Diklat Keuangan

Bimtek Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Bimtek/Diklat Keuangan
Comments
Diklat Pertanggungjawaban Penggunaan dana

Diklat Pertanggunjawaban Penggunaan Dana Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK‐SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bimtek Pertanggungjawaban […]

Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Bimtek/Diklat Keuangan
Comments

Diklat Pertanggungjawaban Keuangan Daerah UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut, baik Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur/Bupati /Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (Bulan […]

Bimtek Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual

Bimtek/Diklat Keuangan
Comments

Diklat Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut: 1.Laporan Realisasi Anggaran, 2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3.Laporan Operasional, 4.Laporan Perubahan […]

Bimtek Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual

Bimtek/Diklat Keuangan
Comments

Diklat Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Basis Akrual adalah “penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya”, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (Cash Basis).dan ada dua metode pencatatan akuntansi, berbasis kas dan berbasis akrual. Akuntansi berbasis kas berarti hanya mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi kas. Akuntansi berbasis akrual […]

Bimtek Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan APBD

Bimtek/Diklat Keuangan
Comments

Diklat Peranan Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam Meningaktkan Efektivitas Pengelolaan APBD Dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahdiatur mengenai pelaksanaan pemungutan, penerimaan-penerimaan daerah, serta pelaksanaan penyaluran pengeluaran daerah yang biasa disebut pengurusan APBD. Pelaksanaan APBD menganut sistem pengurusan yg dapat dibedakan atas dua bentuk pengurusan sebagai berikut: Pengurusan Administrasi yaitu wewenang untuk mengadakan tindakan-tindakan dalam […]

Bimtek Fungsi Manajemen Keuangan Daerah

Bimtek/Diklat Keuangan
Comments

Diklat Fungsi Manajemen Keuangan Daerah Sejak era reformasi tahun 1998 paradigma pembangunan di Indonesia telah bergeser dari model pembangunan yang sentralistik menjadi desentralistik. Pembagian kewenangan menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun daerah yang dikenal dengan istilah kebijakan ‘’Otonomi Daerah.’’ Hal tersebut ditandai dengan adanya Undang Undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan […]

Bimtek Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek/Diklat Keuangan
Comments

Diklat Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kota/kabupaten pun juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006 disebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola di dalam APBD Penerimaan […]

Bimtek APBD dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek/Diklat Keuangan
Comments

Diklat APBD dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum […]

Bimtek Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek/Diklat Keuangan
Comments

Diklat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberitahukan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menyusun dan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan. dan rancangan DPA-SKPD memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran […]

Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah

Bimtek/Diklat Keuangan
Comments

Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah Dalam melalukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), melakukan verifikasi, […]