Diklat Memahami Tugas dan Wewenang PPK-SKPD, PPK dan PPTK, dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam pengelolaan keuangan daerah kita sering menjumpai istilah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD). Kesalahan dalam memahami definisi, tugas, dan wewenang ketiga jabatan tersebut dapat berakibat gagal paham dan […]
Kategori: Bimtek/Diklat Keuangan
Bimtek Tentang Laporan Keuangan
Diklat Laporan Keuangan Laporan keuangan secara sederhana adalah informasi mengenai keuangan sebuah perusahaan/instansi SKPD yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja tersebut dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya laporan keuangan, para pemimpin atau manajemen dapat melihat lebih jelas kondisi keuangan perusahaan berdasarkan data-data aktual mengenai kondisi perusahaan. Laporan Keuangan yang baik tentunya harus memiliki sistem […]
Bimtek Penyetoran Penerimaan ke Kas Negara
Diklat Penyetoran Penerimaan ke Kas Negara Bendahara Penerimaan berkewajiban untuk segera menyetorkan penerimaan negara ke Kas Negara setiap akhir hari kerja saat penerimaan negara tersebut diterima, baik dari wajib setor maupun dari petugas yang ditunjuk untuk menerima dan menyetorkan uang kepada Bendahara Penerimaan.Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya dalam hal:Terkendala jam […]
Bimtek Pemberhentian Bendahara dan Penetapan Pejabat Pengganti Bendahara
Diklat Pemberhentian Bendahara dan Penetapan Pejabat Pengganti Bendahara Bendahara dapat diberhentikan apabila:dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;dijatuhi hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;diberhentikan sebagai Pegawai Negeri;sakit berkepanjangan;meninggal dunia; ataumutasi/berpindah tempat kerja.Dalam hal Bendahara diberhentikan, Menteri/Pimpinan Lembaga mengganti Bendahara dimaksud dan mengangkat Bendahara baru. Pengangkatan Bendahara baru dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor/Satker. Pengangkatan Bendahara baru […]
Bimtek Pemeriksaan Kas Bendahara dan Rekonsiliasi Pembukuan Bendahara
Diklat Pemeriksaan Kas Bendahara dan Rekonsiliasi Pembukuan Bendahara Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan paling sedikit satu kali dalam satu bulan. KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan. PPK melakukan pemeriksaan kas BPP paling sedikit satu kali dalam […]
Diklat Pengangkatan Bendahara
Bimtek Pengangkatan Bendahara Menteri/Pimpinan Lembaga berwenang mengangkat Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan. Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, Menteri/Pimpinan Lembaga atau Pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih BPP. Kewenangan-kewenangan dimaksud dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor/Satker. Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan BPP harus dituangkan dalam surat keputusan. Pengangkatan Bendahara […]
Diklat Batasan Tanggung Jawab Bendahara
Batasan Tanggung Jawab Bendahara Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN ( Anggaran Pendapatan Belanja Negara ). Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) bertanggung jawab secara pribadi atas uang […]
Bimtek Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara
Diklat Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara ( APBN ). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut mengatur mengenai : Pengangkatan Bendahara; Pembebastugasan Sementara dan Pengangkatan Kembali Bendahara; Pemberhentian Bendahara dan […]
BIMTEK TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR)
Bimtek/Diklat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Dalam Bab IX UU Nomor 17 Tahun 2004 mengenai keuangan negara and Bab XI Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. Lain dalam Bab V Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemerikasaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. selain itu adapun ketentuan mengenai […]
BIMTEK/DIKLAT TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BAGI BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN
Bimtek/Diklat Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Menyatakain bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). […]