Tag: camat lurah kades

BIMTEK/ DIKLAT TENTANG TANGGUNGJAWAB CAMAT/LURAH/KADES BERDASARKAN PP RI NO. 19 TAHUN 2008 DAN PERMENDAGRI No. 54 TAHUN 2011

Bimtek/ Diklat tentang Tanggungjawab Camat/Lurah/Kades Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 dan Permendagri No. 54 Tahun 2011 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat […]

BIMTEK/ DIKLAT SISTEM PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Bimtek/ Diklat Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yng mana pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan,  pertanggungjawaban keuangan desa. Proses penatausahaan dimulai dari membuat laporan pertanggungjawabn realisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan kekayaan milik desa, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang […]

BIMTEK PENINGKATAN KINERJA SERTA TUGAS CAMAT LURAH KADES DAN SEKRETARIS DESA

Bimtek/ Diklat Peningkatan Kinerja serta Tugas Camat Lurah Kades dan Sekretaris Desa Sebagai miniatur Negara Indonesia, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengn pemegang kekuasaan (perangkat desa). para perangkt desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan. Adapun tugasnya yaitu menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program – […]

BIMTEK/ DIKLAT PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DAN KELURAHAN

Bimtek/ Diklat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan Perangkat Desa/ Kelurahan wajib melakukan transparasi penggunan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kerja, kewajiban tersebut menyusul bakal adanya gelontoran dana besar dari pemerintah pusat pasca disahkannya Undang-Undang tentang Desa. karena saat ini kelemahan pihak pemerintah desa adalah pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawabn keuangan desa yang masih lemah. […]