Bimtek/Diklat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Dalam Bab IX UU Nomor 17 Tahun 2004 mengenai keuangan negara and Bab XI Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. Lain dalam Bab V Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemerikasaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. selain itu adapun ketentuan mengenai […]
Bimtek/Diklat Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Menyatakain bahwa guna memberikan pedoman bagi Bendahara dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu mengatur mengenai kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). […]
Bimtek dan Diklat Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Dana Kapitasi JKN adalah dana yg dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Sumber dana kapitasi jkn berasal dari pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu demi […]
Bimtek/Diklat Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) Pengertian Badan Layanan Umum atau kepanjangan dari BLU menurut Perpres nomor. 23 tahun 2005 pasal 1. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedian barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukn […]
Bimtek/Diklat Administrasi Keuangan bagi PA PPTK PPK dan Bendahara Berbagai sumber mengatakan bahwa pengertian administrasi keuangan adalah pengelolaan yang meliputi seluruh aktifitase yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi ataupun perusahaan tertentu. Bimtek Administrasi Keuangan bagi PA PPTK PPK dan Bendahara merupakan salah satu perhatian utama para pengambil keputusan di pemerintahan, baik di […]
Bimtek/Diklat Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Adanya dasar hukum sesuai Peraturan Menteri Keuangan No : PMK-162/PMK.05/2013 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-03/PB/2014. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Satuan kerja diharapkan mampu mengantisipasi untuk laporan laporan pertanggungjawaban bendahara yang dibuat benar dan akurat. Satuan […]
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan […]
Bimtek/Diklat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan equitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, lalu mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam […]
Bimtek/Diklat Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD Di dalam pelaksanaan perencanaan/penganggaran satuan kerja perangkat daerah masih banyak mengalami keterbatasan, baik itu di dalam penatausahaan keuangan daerah, tata cara menyusun neraca, laporan arus kas, dan sebagainya. Maka di dalam pertanggung jawaban dan pengauditan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) akan terjadi banyak temuan. Bendahara keuangan Satuan Kerja […]
Bimtek/Diklat Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran. Dana Tugas Pembantuan adalh dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakn oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Berdasarkan […]