Bimtek/Diklat Sosialisasi PERPRES RI No. 16 Tahun 2018 – Peraturan Presiden terbaru pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan diberlakukan per 1 Juli 2018 setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Perpres nomor 16 Tahun 2018 ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Apabila sudah diundangkan, maka seluruh pengadaan […]
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui […]
Informasi Jadwal Diklat/Bimtek kami sampaikan dalam bentuk undangan bimtek, undangan diklat, atau undangan sosialisasi yang ditujukan ke Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait. Diklat/bimtek yang kami selenggarakan untuk memantapkan pemahaman kepada para peserta. Kami selaku penyelenggara akan mengadakan kegiatan bimtek/diklat dengan jadwal terlengkap dan kami sertakan lampiran materi sesuai kebutuhanpara peserta. Jadwal Diklat/Bimtek Berikut kami informasikan pilihan […]
Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah – Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 perihal Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam kedua peraturan tersebut, Mendagri menginstruksikan agar seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/pengeluaran dan bendahara penerimaan/pengeluaran pembantu wajib dilakukan secara non tunai paling lambat […]
Angka Kredit jabatan Fungsional Satpol PP adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional Pol PP termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan […]
Diklat Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan ( PBB ) Perkotaan dan Perdesaan – Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Puska Pemda memandang penting pendidikan dan pelatihan, maupun bimbinngan teknis bidang perpajakan. Dalam waktu dekat ini Puska Pemda akan menyelengkaran diklat perpajakan dengan materi Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak […]
Diklat Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE) diatur di dalam Undang-Undang (Indonesia) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Peresiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal serta Peraturan Kepala BKPM nomor 14 Tahun […]
Diklat Rencana Umum Penanaman Modal Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2036. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan semua kepentingan sektoral yang terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, […]
Diklat Pengembangan Modal Daerah Penanaman Modal didaerah merupakan investasi bagi pembangunan suatu daerah yang harus dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintahan daera agar dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah maun nasional. Puska Pemda memandang penting akan pemahaman penanaman modal, dalam waktu dekat ini Puska Pemda akan menyelengkaran diklat Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman […]
Diklat Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Sebelum berlakunya sistem anggaran berbasis kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititik beratkan pada kebutuhan untuk pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa […]